Wakil Ketua Panja Inflasi dan Suku Bunga Komisi XI DPR RI Kemal Stamboel mengatakan, perlu dilakukan evaluasi terkait pagu anggaran yang disediakan dalam APBN 2011 untuk subsidi pangan dan perlu penekanan pengadaan raskin yang tepat waktu.

Menurutnya, lambatnya distribusi raskin dapat menyebabkan kenaikan inflasi desember dan Januari yang cukup tinggi khususnya kenaikan harga beras.

"Selain faktor musiman dari natal dan tahun baru kenaikan harga beras juga diakibatkan keterlambatan distribusi untuk masyarakat miskin (raskin),"paparnya kepada parle, Senin, (30/1) 

Menurut Anggota DPR dari Dapil Garut dan Tasikmalaya ini, penyaluran Raskin yang tepat waktu sangat penting untuk melindungi 31,5 juta masyarakat miskin dan sekitar 40 juta masyarakat yang mendekati miskin (near poor) penerima Raskin, yang sangat rentan secara ekonomi dari kenaikan harga beras.

“Berdasarkan data beberapa tahun, kenaikan harga beras juga ada kaitan dengan ketiadaan Raskin pada Desember dan belum terdistribusinya Raskin pada awal Januari. Hal ini menyebakan 17,5 Juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) Raskin membeli beras di pasar. Penambahan permintaan beras yang besar ini menyebabkan harga naik. Dan fenomena ini ternyata berulang lagi”, jelasnya.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini merujuk pada data BPS, dimana dalam inflasi Desember 2010 sebesar 0,92 persen, andil kenaikan harga beras mencapai 0,23 persen.  Secara nasional, rata-rata harga beras bulan Desember 2010 naik 4,78 persen dibanding bulan November 2010. Dan sepanjang tahun 2010 harga beras naik 30,90 persen. Selain itu inflasi Januari juga berpotensi untuk mendekati level satu persen, dan menurut BPS, kontribusi kenaikan harga beras juga tinggi.

dia menambahkan, masih sangat banyak daerah yang sampai akhir bulan Januari belum menyalurkan Raskin Januari. Hal tersebut diantaranya akibat lambannya penanganan beberapa pemerintah daerah dalam menandatangani jumlah RTS dan mengelola distrbusinya. Beberapa daerah masih berusaha memperbaharui data RTS penerima Raskin. “Kalau awal tahun baru mendata, maka Raskin Februari kemungkinan juga akan terlambat. Harusnya pembaharuan data bisa dilakukan lebih awal, pada akhir tahun misalnya. Toh pun, secara umum data RTS dan pagu Raskin di 2011, tidak jauh berbeda dengan di 2010”, tandasnya.

Dalam APBN 2011, alokasi anggaran subsidi pangan ditetapkan sebesar Rp15,3 triliun, lebih tinggi dari subsidi pangan dalam APBN-P 2010 sebesar 13,9 triliun. Kebijakan penyediaan subsidi pangan diberikan dalam bentuk penjualan beras kepada RTS dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam tahun 2011, program subsidi pangan disediakan untuk menjangkau 17,5 juta RTS, dalam bentuk penyediaan beras murah oleh Perum Bulog sebanyak 3,1 juta ton. Jumlah tersebut akan dialokasikan untuk jangka waktu 12 bulan, dengan alokasi sebanyak 15 kg per RTS per bulan, dengan harga jual raskin sebesar Rp1.600 per kg.

“Bagaimanapun, pemenuhan kebutuhan pangan ini sangat mendasar untuk masyarakat miskin dan mendekati miskin. Porsi anggaran bahan makanan mereka bisa mencapai 50 persen. Kalau anggaran Raskin tidak mencukupi dan distribusinya terlambat, maka kita akan sangat berdosa. Maka, dalam pembahasan APBN-P 2011 nanti, kita akan coba evaluasi kembali apakah anggaran tersebut perlu dinaikkan. Sebagian Silpa 2010 sebenarnya bisa dialokasikan kesana,"paparnya. (si)